Primary tabs

Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov. Babel terapkan Pergub PPID

Informasi di jaman moderen seperti sekarang ini, merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Oleh sebab itu hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang telah di jamin oleh undang-undang dan ciri negara demokrasi, memiliki keterbukaan informasi publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan  Pemerintah Nomor  61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang  Keterbukaan Informasi Publik (KIP), merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Provinsi Kepuluan Bangka Belitung.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengeluarkan peraturan No. 35 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Tujuanya agar menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya, dalam memberian informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi.

Melalui dasar hukum tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik, terhadap informasi, dapat secara nyata terpenuhi, tentunya dengan tujuan memberikan standar bagi Pejabat PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik yang cepat dan lebih baik. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan harapanya, tentunya informasi yang di berikan dalam prosesnya harus sesuai dengan Pergub tersebut.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat, masih menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 tahun 2016. Misalnya saja, Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan.

Dimana dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 tahun 2016, pada pasal 20 mengatakan “Selain informasi yang dikecualikan, sebagimana dimaksud dalam pasal 12, seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik, melalui prosedur permohonan Informasi Publik” dan dalam pasal 21, di perjelas bahwa “Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis”.

Contoh secara tertulis, yang arus dilakukan oleh pemohon informasi yaitu, mengisi formulir permohonan; dan dalam  hal  permohonan  diajukan  secara  tidak  tertulis,  PPID  memastikan  permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

Formulir  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3) dalam Pergub tersebut  memuat : nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan  Informasi Publik di registrasi ; nama ; alamat; pekerjaan ; nomor telepon/e-mail ; rincian informasi yang dibutuhkan; tujuan penggunaan informasi; cara memperoleh informasi; dan cara mendapatkan salinan informasi.

Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, tentunya dalam rangka memaksimalkan keterbukaan informasi publik dan mengaturnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menerima dan memberikan informasi kepada pemohon informasi publik.

Namu seiring perkembangan informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan peraturan No. 03 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang baru. Tujuanya sama agar menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya. Itu berarti peraturan No. 35 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah tidak berlaku lagi.

Atas dasar peraturan Kemendagri No. 03 Tahun 2017, maka sudah sepantasnya pemerintah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung membuat atau merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 tahun 2016, dengan harapan pengelolaan pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih baik lagi dan sesuai ketentuan yang ada.

 

Penulis: 
Mislam
Sumber: 
PPID Babel
Error | Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.