Primary tabs

Media Sosial Untuk Membangun Komunikasi Publik

           Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi publik, berbagai cara dapat dilakukan Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah dengan membangun komunikasi dua arah yang efektif dengan masyarakat, salah satunya melalui media sosial. Media sosial yang menggunakan internet sebagai kendaraannya, bukan tidak mungkin masih menimbulkan keraguan bagi Pemerintah Daerah untuk menggunakannya.

           Media sosial meliputi Twitter, Facebook, Youtube adalah media yang selama 4 tahun ini dengan cepatnya merambah masyarakat Indonesia. Hasil survei MarkPlus Insight Netizen Survey 2012 yang dirilis majalah Marketers (2012) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia  mencapai 61 juta jiwa, atau 22,4% dari seluruh populasi Indonesia. Angka ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Di masa depan, angka yang semakin meningkat ini dapat menjadi khalayak lebih besar yang punya pengaruh terhadap komunikasi politik di Indonesia.

         Mengingat besarnya potensi masyarakat yang bergabung dengan media sosial, maka pemerintah daerah mau tidak mau juga harus bergabung­ untuk dapat berkomunikasi dengan mereka. Pada kenyataannya masyarakat mengalami perubahan karena teknologi, dan mengikuti perkembangan tersebut bagi Pemerintah Daerah akan memberikan keuntungan tersendiri, terutama dari partisipasi publik.

         Keberadaan media sosial mampu memberikan peluang kepada pemerintah untuk memenuhi tujuan tersebut. Media sosial yang digunakan dengan mudah oleh Aparatur Pemerintah maupun Swasta serta Masyarakat melalui internet, telah membentuk komunitas dan jaringan yang tetap, dan memudahkan interaktif melalui audio dan video tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal.

         Media sosial berbeda dengan media lain salah satunya karena media sosial mampu memberikan kecepatan informasi. Akan tetapi kecepatan informasi ini juga menuntut sumber daya manusia yang dinamis dan adaptif. Salah satu persyaratan jika media sosial akan diterapkan di pemerintah daerah , maka Aparatur yang bertugas dituntut untuk cepat tanggap dalam memberikan informasi yang diinginkan publik. Hal ini berdampak pada perlunya alokasi tanggung jawab Aparatur dalam mengelola media sosial.

A. Manfaat penggunaan Media Sosial bagi Individu

    1. Media komunikasi digital.

        Media sosial membantu pengguna berinteraksi dengan siapa pun dan kapan pun melalui koneksi internet.

    2. Sarana pembelajaran dan pengembangan diri.

        Melimpahnya informasi didunia maya menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana pembelajaran dan pengembangan diri.

    3. Media hiburan.

        Konten yang tersebar di media sosial saat ini sangatlah beragam dan tidak sedikit masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai media hiburan dalam aktivitas sehari-hari.

    4. Membuka lapangan pekerjaan.

        Ada banyak sekali pekerjaan yang lahir dari perkembangan media sosial. Sebut saja pembuat konten, penulis artikel hingga berjualan adalah contoh pekerjaan yang dapat    dilakukan dengan bantuan media sosial.

B. Manfaat penggunaan media sosial bagi organisasi

    1. Media komunikasi digital mirip dengan kegunaan media sosial bagi individu, saat ini hampir semua organisasi memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi digital mereka dengan masyarakat.

    2. Media pemasaran.

        Daya jangkau media sosial yang sangat luas menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana utama dalam peningkatan penjualan dan pemasaran digital saat ini.

C. Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah

         Media sosial untuk pemerintahan merupakan salah satu inovasi tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan teknologi. Pemanfaatan media sosial ini juga dapat menjadi salah   satu jalan keluar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Berikut adalah beberapa manfaat media sosial bagi Pemerintah:

1. Mendorong Efisiensi Pemerintahan

          Peluang penggunaan media sosial dapat meningkatkan efisiensi dan juga penghematan biaya. Penggunaan media sosial di lingkungan pemerintahan juga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas lagi. Selain itu, media sosial juga menggunakan teknologi Artificial Inteligent (Kecerdasan Buatan) dan berbagai perangkat tambahan yang dapat membantu proses analisa data. Hal ini dapat berdampak pada waktu yang lebih singkat dan juga penggunaan sumber daya yang lebih sedikit.

2. Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun

          Masyarakat modern adalah masyarakat yang kritis terhadap informasi. Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat lebih mempercayai informasi dari media sosial, whatsapp group dan media informasi lainnya. Maraknya berita bohong yang beredar di media juga menimbulkan rasa tidak percaya. Media sosial dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak secara lebih personal dan komunikatif.

3. Menghadapi perkembangan jaman

         Dengan adanya perubahan dan transformasi digital, lembaga pemerintah menghadapi serangkaian tantangan tertentu termasuk pemotongan anggaran, menuanya staf dan aparatur sipil yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Tantangan ini harus diatasi sejak awal dengan mempersiapkan perencanaan dan tindakan antisipasi sejak awal, sehingga pemerintah tidak gagap dalam mengatasi masalah yang akan muncul di kemudian hari.

D. Etika Penggunaan Media Sosial untuk Lembaga Pemerintah

         Penggunaan sosial media pada Lembaga Pemerintahan mempunyai etika yang berbeda dengan penggunaan media sosial untuk pribadi. Oleh karena itu, dalam penggunaan media sosial ini, Lembaga Pemerintahan harus mentaati etika yang lebih ketat. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman penggunaan media sosial yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan ini ada beberapa hal menyangkut  Etika  Penggunaan Media Sosial untuk Lembaga Pemerintah , antara lain:

  1. Menjunjung tinggi kehormatan Instansi Pemerintah
  2. Memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas
  3. Menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan
  4. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Instansi Pemerintah
  5. Menghormati kode etik pegawai negeri
  6. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat
  7. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan
  8. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Menjalankan program media sosial mewakili suatu Lembaga Pemerintahan memiliki tantangan tersendiri. Derasnya arus menuntut kesigapan masing-masing Lembaga dalam mengembangkan program media sosial mereka secara dinamis dan penuh pertimbangan strategis. Oleh sebab itu, menjalankan program media sosial secara utuh dan efektif tak selalu berkaitan dengan pembuatan konten yang cepat dan banyak. Ada beberapa pertimbangan yang perlu ditinjau terlebih dahulu supaya strategi yang diterapkan dalam masing-masing program media sosial dapat memberikan hasil yang optimal.

Penulis: 
Ridwansyah
Sumber: 
PPID Babel