Primary tabs

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI SETIAP OPD

Kemunculan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berawal dari kehadiran Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan diterbitkanya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dimana Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008, Bab II Pasal 2 ayat I mengatakan “Setiap Informasi Bersifat  Terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”. Kemudian di perkuat lagi pada Bab III Pasal 4 ayat I bahwa “setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang ini”. Itu berati Masyarakat atau Pemohon Informasi berhak meminta informasi kepada badan publik dalam hal ini OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melaui email atau datang langsung.

Lalu siapa yang menangani masyarakat dalam meminta informasi yaitu pejabat publik yang membidangi informasi dan untuk lebih memperjelas tugas dan fungsi pejabat publik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 35 tahun 2010 yang kemudian di revisi  menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Merujuk pada dua aturan tersebut, pemerintah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung perlu membuat surat keputusan penujukan PPID Utama  selaku pejabat utama yang melayani informasi dan PPID pembantu sekalu pejabat di OPD dalam menangani permintaan data-data informasi dan dalam SK juga ditegaskan tugas dan fungsi masing-masing PPID.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disahkan tahun 2013 dan di revisi kembali tahun 2018 dengan nomor : 188.44/584.a/IX/2018.

Tujuan dari SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentunya untuk mempertegas dan memperkuat tanggungjawab dan tugas dari pejabat PPID di lingkungan pemerintah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi dan untuk pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan pejabat PPID tertuang  dalam Pergub No 49 tahun 2016 sebagai upaya Standar Oprasional Prosedur (SOP) Kerja dalam melayani permintaan informasi dari masyarakat.

Dengan adanya aturan tersebut, pejabat Badan Publik atau OPD atau PPID utama dan Pembantu Pemprov. Babel berhak menolak dan atau memberikan informasi kepada Masyarakat atau Pemohon Informasi.

Pemberian informasi pada masyarakat atau pemohon informasi sebanarnya sudah diatur juga dalam Undang-Undang KIP No. 14 tahun 2008, Bab III Pasal 7, salah satu ayatnya yang berbunyi “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan  dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan”.

Mengenai Informasi apa saja yang dapat diberikan oleh pejabat PPID atau OPD di Lingkungan Pemprov. Babel dapat di lihat pada UU KIP No. 14 Tahun 2008, Bab IV mengenai “Informasi yang wajib di Sediakan dan Diumumkan”. Yang diperjelas pada bagian ke satu, dua dan tiga pada Bab tersebut.

Selain berhak memberikan Informasi Publik, Badan Publik atau OPD Pemprov. Babel juga sangat berhak menolak Pemohon Informasi Publik apabila Informasi Publik yang di minta bersifat rahasia atau Informasi yang di kecualikan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang  No.14 Tahun 2008, Bab III Bagian Ketiga Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” kemudian di perjelas lagi pada Pasal  6 ayat 3, “informasi yang tidak dapat di berikan oleh Badan Publik yaitu informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha  dari persaingan usaha tidak sehat,  informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, rahasia jabatan dan informasi publik yang di minta belum dikuasai atau didokumentasi”.

Kemudian di perkuat oleh Peraturan Pemerintah (Perpem)) Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP. Dimana pada Bab I Pasal 1 ayat 7 mengaskan “Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam UU KIP” dan diperjelas pada Bab III pasal 5,6,7,8 dan 9.

Jadi OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pejabat yang bertangungjawab terhadap pelayanan informasi sudah di tunjuk menjadi pejabat PPID berdasarkan SK Gubernur dan dalam melakukan tugasnya sudah diatur dalam undang-undang No. 14 tahun 2008 dan Pergub No. 49 tahun 2016. (Pramas  Babel)

Masukan dan saran sangat di perlukan dalam penulisan ini

Hub saya di unit layanan PPID Utama Babel

Penulis: 
Mislam
Sumber: 
PPID Utama
Error | Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.