Primary tabs

Peran Pejabat PPID dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik

Seiring perkembangan era keterbukaan informasi publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin di perlukan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Peran pejabat PPID sudah di atur dalam UU KIP Nop 14 tahun 2008, Bab I Pasal 1, ayat 9 yang menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Kemudian di perjelas dalam Peraturan Pemerintah (Perpem) Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP. Dimana pada Bab IV bagian kesatu Pasal 12 ayat 1 mengatakan “Pejabat yang di tunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik”.

Pada ayat 2  berbunyi PPID sebagaimana di maksud pada ayat 1, ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang  bersangkutan.  Dari dasar tersebut maka yang berhak memberikan informasi kepada masyarakat adalah pejabat PPID tentunya melaui pertimbangan tertulis dalam ini di tetapkan oleh atasan PPID.

Lalu apa tugas dan tangungjawab pejabat PPID. Tugas  dan  tangungjawab pejabat PPID   sudah diatur dalam    Perpem  Nomor   61 Tahun 2010 pada Bab IV Pasal 14, ayat 1 pada butir a dan b. PPID   bertugas dan   Bertangung Jawab  dalam  hal penyediaaan,   penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi serta pelayanan informasi. Bahkan pelayanan informasi yang di berikan harus cepat, tepat dan sederhana.

Pada Permendagri No 3 tahun 2017 Pada Bab V pasal 12, 13 14 Pejabat PPID Utama dan Pembantu memiliki ke wenangan dan tugas dalam melayani dan menyediakan informasi dan dalam Pergub No.49 tahun 2016 pada Bab III pasal 4, 5 dan 6 di tegaskan prihal yang sama.

Melalui Undang-Undang  dan   peraturan pusat dan   daerah tersebut, peran pejabat PPID   dalam   meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan    Bangka Belitung seharusnya    bisa dicapai dengan baik karena tugas, kewenangan dan tanggungjawab sudah ada dan jelas payung hukumnya serta kecepatan pelayanannya pun sudah ditegaskan, tinggal melaksanakannya.

Misalnya saja apabila ada permintaan informasi kepada pejabat PPID Utama atau pembantu melaui staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), sesegera mungkin ditindaklanjuti sehingga akan terjadi pelayanan informasi yang cepat dan tepat.

Selain itu, melalui kewenanganya pejabat PPID juga dapat menyebarkan dan memberikan daftar informasi publik yang disediakan langsung baik secara berkala dan serta merta serta wajib tersedia setiap saat di website PPID Utama atau masing-masing OPD dan di dokumetasikan data-datanya, kecuali informasi yang di kecualikan. Sehingga pemohon bisa langsung meminta data dengan cepat.

Mengenai   informasi yang   di kecualikan adalah informasi   yang dilarang di berikan atau   di publikasikan karena bisa    merusak hajat hidup orang banyak dan dalam memberikan informasinya perlu adanya pengujian   konsekuensi    terhadap informasi yang akan di sebarluaskan atau di berikan kepada   pemohon informasi. Informasi ini lah yang terkadang agak lambat diberikan ke pemohon informasi karena perlu adanya uji konsekuensi apabila informasi yang di minta belum dilakukan uji konsekuensi.

Uji Konsekuensi itu diatur dalam Perpem  Nomor 61 Tahun 2010 pada Bab I pasal 1 ayat 9 yang berbunyi pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi di berikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama, bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Peran pejabat PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi tanpa di dukung sarana dan perasarana serta SDM tentunya hanya hisapan jempol belaka.    Oleh karena itu komitmen    semua elemen  di   pemerintahan sangat di perlukan    baik dari tingkat atas    maupun tingkat menengah dan bawah, demi terciptanya pelayanan informasi yang baik di  lingkungan   pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Mislam Pramas Babel)

 

Masukan dan saran sangat di perlukan dalam penulisan ini

Penulis: 
Mislam
Sumber: 
PPID Utama
Error | Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.